Selasa, 30 April 2013

KPK Telaah Laporan Transaksi Mencurigakan Kasus Simulator


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menelaah laporan hasil analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memuat transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya sudah menerima LHA dari PPATK tersebut. "Sekarang sedang ditelaah," kata Johan melalui pesan singkat, Minggu (12/8/2012). Dia enggan merinci isi LHA yang disampaikan
PPATK itu.

Sebelumnya, Ketua PPATK Muhammad Yusuf, pada Jumat (10/8/2012) lalu mengaku telah mengirim LHA ke KPK sejak Mei 2012. PPATK menemukan transaksi yang diduga tidak wajar pada sejumlah rekening milik salah satu tersangka yang terlibat dalam proyek simulator itu. Nilainya lebih dari Rp 10 miliar. Salah satu data transaksi, antara lain, pada September 2004, hampir setiap hari ada setoran di atas Rp 100 juta. Saat ditanya siapa pemilik rekening tersebut, Yusuf menjawab, "Yang disebut-sebut oleh media, saya tidak hafal,".

Terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator, KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang sekarang menjadi Gubernur Akademi Kepolisian nonaktif, Irjen (Pol) Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigjen Didik Purnomo, serta dua pihak swasta, yakni Sukoco S Bambang, dan Budi Susanto. Keempatnya dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang. Akibat perbuatan mereka, negara diduga mengalami kerugian Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. Johan mengatakan, pihaknya baru menggarap berkas pemeriksaan Djoko. Sedikitnya sepuluh orang saksi sudah diperiksa KPK. Laporan PPATK tersebut akan dijadikan bahan penelusuran kasus ini.


Opini :
Adanya penyalahgunaan wewenang merupakan suatu tindakan korupsi yang dapat merugikan negara. Tindakan orupsi tersebut dapat diketahui setelah adanya pemeriksaan laporan keuangan. Dalam pembuatan laporan keuangan tersebut seharusnya diawasi oleh pihak yang bertanggung jawab agar tidak terjadi hal demikian. Jika hal tersebut terus terjadi negara akan semakin dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan membuat korupsi semakin banyak dalam jumlah yang besar.

Industri Akuntansi Indonesia Siap Hadapi 2015


Penulis : Ester Meryana | Senin, 31 Oktober 2011 | 13:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden CPA Australia-Indonesia Office, Ferdinand Sadeli menyebutkan, industri akuntansi Indonesia ditargetkan dapat mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standards), yaitu sistem standar akuntansi internasional, secara penuh pada tahun 2012.
Sebagai dampaknya, industri akuntansi di Indonesia pun akan siap menghadapi Komunitas ASEAN yang akan berlangsung pada tahun 2015 mendatang. Dan, investor asing akan banyak berinvestasi di Indonesia.
"Ya pasti demikianlah. Mustinya dari tahun depan (2012) semuanya sudah relatively sama (dalam menerapkan standar laporan akuntansi di antara negara-negara ASEAN)," ujar Ferdinand kepada KOMPAS.com dalam acara konferensi pers peresmian kantor CPA Australia di Jakarta, Senin (31/10/2011).
Indonesia sendiri, terang dia, sudah mulai menerapkan standar internasional ini sejak Januari 2011. Sementara, Singapura sudah dan Malaysia telah mengadopsi IFRS sejak tahun 2006. Selain itu, dengan standar IFRS, terang dia, maka investor asing yang datang ke Indonesia akan disuguhi oleh laporan keuangan yang punya standar sama di seluruh dunia.
"Dia (investor) nggak perlu pusing-pusing," tambah dia.
Manfaat lainnya dengan IFRS ini yakni mengurangi biaya modal (cost of capital). Artinya, terang Ferdinand, investor tidak akan minta tingkat pengembalian (return) yang tinggi lagi ketika dia mau investasi di Indonesia.
"Karena semuanya sudah transparannya sama, level disclosure-nya sama, understandingnya sama," ujar Ferdinand.
Jadi, ucap dia, dengan adopsi IFRS secara penuh, maka investor asing pun lebih banyak yang mau masuk ke Indonesia. "Mudah sekali dia untuk membandingkan. Dia membaca laporan keuangan enggak bingung-bingung," tegas Ferdinand.
Sumber :
Opini :
Penyetaraan standar akuntansi Indonesia dengan dunia dapat memudahkan para investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Dengan adanya penerapan IFRS maka laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dapat mudah dibaca oleh para investor. Selain itu dengan menerapkan IFRS dapat memajukan industri yang ada di Indonesia untuk menghadapi komunitas ASEAN 2015. Selain itu, dapat menyetarakan laporan keuangan Indonesia dengan negara-negara maju yang ada di dunia karena penggunaan standar akuntansi yang sama.

Bappebti Sempurnakan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka

Penulis : Eny Prihtiyani | Jumat, 14 Desember 2012 | 17:33 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com -- Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mengalami perkembangan, baik dari sisi peraturan dan perundang-undangan maupun dari sisi penambahan transaksi. Yang semula hanya transaksi multilateral, kini ditambah dengan transaksi bilateral yang dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).
"Perkembangan lainnya juga bisa dilihat dari adanya perubahan kelembagaan PBK yaitu dengan adanya dua bursa berjangka, dua lembaga kliring berjangka, dan 67 pialang berjangka yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)," kata Kepala Bappebti Kementerian Perdagangan, Syahrul R Sempurnajaya, saat menghadiri Peluncuran Penyempurnaan Pedoman Akuntasi Pialang Berjangka (PAPB) di Hotel Orchardz, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Syahrul Bappebti menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, telah mengamanatkan mengenai pengertian Komoditi Perdagangan Berjangka yang lebih luas. Pengertian itu mencakup semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
"Guna mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien dan efektif, perlu dilakukan pembinaan kepada pihak yang memperoleh izin dari Bappebti. Para pelaku usaha PBK yang mengelola dana nasabah juga diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Bappebti," katanya.
Sumber :
opini :
perkembangan yang saat ini sudah ada untuk PBK sebaiknya lebih diperhatikan lagi dalam hal pembinaan kepada pihak yang memperoleh izin Bappeti. Selain itu, perlu juga peran dari pemerintah agar mengawasi kegiatan-kegiatan perdagangan pialang berjangka. UU dan semua peraturan yang telah mengatur hal tersebut sebaiknya dipatuhi dalam penggunannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Agar kegiatan perdagangan komoditi berjangka berjalan sebagaimana mestinya diharapka para pelaku usaha PBK agar melaporkan laporan keuangan tahunan kepada Bappebti.

ASEAN Perjuangkan Standar Akuntansi


Penulis : Orin Basuki | Jumat, 6 Agustus 2010 | 18:12 WIB
DENPASAR, KOMPAS.com — Sebanyak 10 negara anggota ASEAN bersepakat memperkuat diri untuk memperjuangkan standar akuntansi khusus pelaporan keuangan publik atau pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan kawasan. Dengan cara ini, negara maju dan akuntan internasional yang terus-menerus memperbarui standar akuntansi dunia tidak memaksakan suatu standar akuntansi yang tidak tepat bagi pemerintahan di semua negara anggota ASEAN, yang pada umumnya memiliki karakteristik berbeda dengan negara maju.
"Ini sudah ada kesepakatan bersama agar daya tawar dan perundingan di dunia internasional diperkuat di negara-negara ASEAN sehingga dapat membawa kepentingan negara-negara ASEAN dalam pembahasan standar akuntansi internasional yang baru," ungkap Wakil Ketua Komite Standar Akuntasi Pemerintah (KSAP) AB Triharta di Kuta, Bali, Jumat (6/8/2010), menjelang penutupan acara Pertemuan Governmental Accounting Standard-Setter of ASEAN Member Countries.
Pelaporan keuangan pemerintah berbeda dengan swasta. Pada Desember 2009, Badan Standardisasi Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSASB) menerbitkan standar khusus pada Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) yang berbeda dengan standar akuntansi perusahaan swasta (IFRS). Standar khusus itu, antara lain, mengatur laporan keuangan proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS), yakni mekanisme pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot Pemerintah Indonesia saat ini.
Hingga saat ini, ada 30 negara yang mengadopsi IPSAS, antara lain Perancis, Afrika Selatan, Swiss, Rusia, Israel, Slowakia, Austria, dan Brasil. Standar yang sama juga telah digunakan di semua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), OECD, Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan Interpol. Selain itu, ada 10 negara yang menggunakan IPSAS sebagai referensi, antara lain Indonesia, Australia, Selandia Baru, Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat.
Triharta menyebutkan, keinginan untuk membuat forum tidak hanya datang dari 10 negara ASEAN, tetapi juga dari delegasi Korea Selatan. "Keinginan untuk memperkuat daya tawar ini sangat tinggi, bahkan ada yang ingin mempeluas jangkauannya, tidak hanya level ASEAN," ungkapnya.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi Kerja, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), Hekinus Manao menegaskan, Indonesia tidak mau diatur oleh standar akuntansi dunia yang tidak tepat untuk kepentingan dalam negeri. Sebagai ilustrasi, bagi negara maju, hal terpenting yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan adalah masuk keluarnya uang. Namun, bagi Indonesia, hal terpenting yang harus dilaporkan adalah dampak anggaran terhadap penciptaan lapangan kerja atau kondisi aset negara.
"Jadi, tidak ada dasarnya suatu lembaga akuntan internasional meminta negara seperti kita menggunakan standar yang mereka buat. Kepentingannya berlainan," tuturnya.
Sumber :
opini :
persamaan standar akuntansi negara-negara ASEAN cukup bagus karena dengan disamakannya standar tersebut, negara-negara ASEAN dapat memajukan industri negara-negara ASEAN tersebut yang mementingkan pada dampak anggaran terhadap penciptaan lapangan kerja atau kondisi aset negara. Dengan adanya hal ini tersebut maka dapat menciptakan banyak lapangan kerja di Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Jumat, 19 April 2013

Tugas kelompok Jepang Akuntansi Internasional Chapter 5


BAB V
PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN
Bab ini membahas komunikasi informasi keuangan dan non keuangan dalam ruang lingkup internasional. Pasar ekuitas semakin memiliki posisi penting dalam perekonomian nasional dan investor perseorangan menjadi semakin aktif dalam pasar-pasar tersebut. Akibatnya pengungkapan publik; perlindungan terhadap investor, nilai pemegang saham dan bentuk tata kelola perusahaan yang didorong oleh pasar saham semakin penting.

PERKEMBANGAN PENGUNGKAPAN
Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, berhubungan dengan politik dan ekonomi, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan pengungkapan nasional sebagian besar didorong oleh perbedaan di pengelolaan dan keuangan perusahaan. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara Anglo-Amerika lainnya, ekuitas pasar paling
berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Di negara-negara lainnya (seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan berbagai negara dengan pasar yang baru muncul), pemegang saham tetap terkosentrasi dari bank (dan/ atau pemiliknya keluarga) secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama
perusahaan.

PENGUNGKAPAN SUKARELA
 Pengungkapan Sukarela Beberapa kajian menunjukkan bahwa manager berinisiatif untuk mengungkap informasi seperti itu secara sukarela. Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas sahamdan biaya modal yang lebih rendah.
Bukti-bukti kuat menunjukan bahwa manajer perusahaan sering memiliki dorongan  yang kuat untuk menunda pengungkapan berita buruk,”mengelola” laporan keuangan Untuk lebih menunjukkan wajah positif perusahaan dan menilai kinerja dan prospek keuangan perusahaannya.
Walaupun semua mekanisme ini bisa memengaruhi praktik dengan kuat, manajer biasanya meliputi bahwa keuntungan yang tidak terpenuhi dengan kebutuhan laporan (contoh: harga saham lebih tinggi pada saat pendapatan tinggi) biaya berlebih (contoh: risiko kehilangan pekerjaan dan proses pengadilan akibat kriminal atau hukuman jika kegagalan tercium dilaporkan). Dengan demikian, pemilihan pengungkapan manajer mencerminkan keseluruhan akibat keperluan pengungkapan dan insentif mereka untuk menguraikan informasi dengan sukarela.

KETENTUAN PENGUNGKAPAN WAJIB
            Untuk melindungi para investor, kebanyakan bursa efek (bersama dengan badan profesional atau pemerintah pembuat aturan seperti komisi pasar modal AS dan kementrian keuangan di Jepang) memberlakukan ketentuan pelaporan dan pengungkapan bagi perusahaan domestik dan asing yang mencari akses kepada pasar-pasar tersebut. Bursa-bursa ini ingin memastikan bahwa investor memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi kinerja dan prospek sebuah perusahaan. Tempat yang terbukti memiliki perhatian atas hal ini tidak lain adalah Amerika Serikat, yang standar pengungkapannya secara umum dipandang paling ketat di dunia. Perusahaan asing yang sahamnya tercatat pada suatu bursa efek umumnya memiliki fleksibiltas dalam prinsip akuntansi yang digunakan dan ruang lingkup pengungkapan.

Pembahasan Laporan Keuangan SEC Amerika Serikat
SEC secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yang dibutuhkan perusahaan domestik. Akan tetapi, laporan keuangan tidak harus disiapkan menurut GAAP Amerika Serikat jika mereka disajikan sesuai dengan prinsip lembaga akuntansi secara menyeluruh dan dilengkapi dengan rekonsiliasi kuantitatif dengan pendapatan bersih GAAP Amerika Serikat, ekuitas pemegang saham, dan pendapatan per saham, jika secara material berbeda.

Beberapa pengamat menyatakan bahwa syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, telah ditegaskan, investor Amerika Serikat lebih suka berdagang di pasar OTC. Pendapat sebaliknya bahwa sistem akuntansi dan pengungkpan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal Amerika Serikat.Pokok yang mendasari argumen ini adalah prinsip utuh pengakuan dan perlakuan setara issuer domestik dan asing.

PRAKTIK PELAPORAN DAN PENGUNGKAPAN
Untuk beberapa jenis pengungkapan, (contoh: pengungkapan tentang pengembangan) kebijaksanaan manajer memainkan peranan penting yang mengawasi (dan oleh karena itu pelaksanaannya) sulit. Oleh karena itu, jenis pengungkapan ini kurang sukarela. Akhirnya peraturan pengungkapan bermacam-macam di seluruh dunia pada area seperti perubahan laporan ekuitas, transaksi dengan pihak terkait, segmen pelaporan, harga pasar aset dan utang finansial, dan pendapatan per saham.Pada bagian ini, fokus pada pengungkapan terhadap informasi ke depan, segmen pengungkapan, pengungkapan tanggung jawab sosial, pengungkapan khusus untuk laporan keuangan non-domestik, pengungkapan pengaturan perusahaan dan pengungkapan dan laporan usaha internet.Semua pengungkapan dan pelaporan ini dipilih karena atas dasar kepentingan pengguna laporan keuangan.

Pengungkapan Informasi Progresif
Pengungkapan informasi Progresif adalah pertimbangan tingggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia.Dalam hal ini istilah progresif meliputi, perkiraan pendapatan, laba rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya.Contonya adalah pengungkapan perkiraan di Scering AG dalam laporan tahunannya tahun 2005. Pengungkapan segmen Investor dan analis menurut informasi hasil perusahaan industri dan hasil segmen geografis usaha dan keuangan signifikan dan berkembang. Sebagai contoh analis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten meminta data laporan keuangan yang tidak banyak dipisahkan daripada yang ada sekarang. Pengungkapan area geografis memperlihatkan pendapatan pengeluaran modal, dan modal pegawai per daerah sedunia dan negara-negara terpilih dalam dua tahunan.

Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial
Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengarih perusahaan terhaadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial dan lingkunagn. Laporan pertanggungjawaban sosial adalah sebuah cara untuk menunjukan sebagai perusahaan penduduk. Informasi mengenai kesejahteraan pegawai telah lama menjadi perhatian serikat buruh. Pengungkapan informasi yang berhubungan dengan sejumlah pegawai adalah perhatian utama pemerintah. Masalah lingkungan meliputi akibat dari prosesproduksi, produk, dan jasaudara, air, tanah, biodiversity, dan kesehatan manusia. permasalahan dengan tiga hal mendasar dengan cepat terlihat. Pengukuran profit cukup lancar; tidak dengan pengukuran proteksi lingkungan dann keadilan sosial. Kesulitannya adalah per bagian di mana tidak ada ukuran untuk mengukur kemajuan di semua area tersebut.Disamping itu, pelaporan pertanggungjawaban sosial menjadi model diantara semua perusahaan besar multinasional. petunjuk untuk laporan ketahanan sosial telah dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI). Pola kerja GRI menyarankan adanya indikator pengungkapan kinerja di area:
1. Peforma ekonomi, seperti upah, pajak, dan sumbangan komunitas.
2. Peforma lingkungan, seperti rumah kaca, emisi gas dan penggunaan air
3. Peforma sosial Pengungkapan Kepegawaian Roche
a. Bisnis yang berhasil menciptaan pekerjaan baru.
b. Kebijakan Kepegawaian
c. Peforma budaya di Roche
d. manajemen dan pengembangan bakat di Roche
e. Kompensasi dan keuntungan
f. Meningkatkan Keragaman di tempat kerja
g. Menghormati hak asasi manusia

Pengungkapan Keamanan dan Lingkungan oleh Roche
a. Kebijakan perusahaan dalam bidang keamana, kesehatan, dan proteksi lingkungan
• Auditing
• Cakupan pelaporan
• Ringkasan hasil
b. Target dan kemajuan pada proteksi keamanan, kesehatan, dan lingkungan
• Eco-efficiency
• Ecobalance
• Biaya investasi dan operasional
c. Proteksi Keamanan dan Kesehatan
• Kecelakaan dalam pekerjaan
• Penyakit dalam pekerjaan
• Insiden
• Transportasi
d. Proteksi Lingkungan
• Gas rumah kaca
• Efek rumah kaca-kontribusi Roche
• Limbah
e. Area tercemar adalah tanggung jawab pengguna
• Emisi udara
• Air limbah
• Pengguna air
• Bahan kimia khusus

Pengungkapan Khusus bagu pengguna
Laporan Keuangan Non-domestik dan Prinsip Akuntansi yang Digunakan Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi
1. Laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing
2. pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan prinsip akuntansi lainnya.
3. posisi dan laporan keuangan terbatas di ketetapan standar akuntansi yang kedua
4. Sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua Penyajian Ulang terbatas oleh Novartis

Perbedaan  berarti antara IFRS dan GAAP AS
Group telah menggabungkan laporan keuangan yang telah disiapkan sesuai dengan
IFRS, yang diterapkan seperti di Group, berbeda dalam beberapa ketentuan dan GAAP
AS. Pengungkapan Pengelolaan Perusahaan Pengelolaan perusahaan berhubungan
dengan sarana internal dimana perusahaan di jalankan atau dikendalikan-tanggung
jawab, akuntabilitas, hubungan diantara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai perusahaan. Dengan kata lain pengelolaan perusahaan adalah sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Empat komponen dari rancangan kerja adalah infrastruktur pasar, lingkungan hukum, lingkungan peraturan, dan infrastruktur informasi.
Pengungkapan Pengelolaan Volvo
a. Struktur perusahaan dan pengelolaan perusahaan
b. hukum pengelolaan perusahaan Swedia
c. Komisi Pemilihan
d. Direksi
e. kebuthan independen
f. Komisi Audit
g. Komisi Renumerasi
h. Group Executive Committee
i . Audit internal
j. pengaturan pengendalian Internal
k. Komisi Pengungkapan
l. Ketentuan renumerasi dan ketentuan
kepegawaian lainnya untuk Group Executive
Committee
m. Program Insentif
Pengungkapan dan Laporan Bisnis Internet
World Wibe web terus digunakan sebagai sebuah ruang penyebaran informasi, dengan
media cetak yang selalu mendapat peran kedua. Penyebaran informasi secara elektronik sering kali murah meriah dibansingkan dengan media cetak dan menawarkan informasi instan. Keamanan berdagang menggunakan internet telah meningkatkan permintaan untuk bisnis dan pelaporan keuangan lelalui web. Sebuah perkembangan penting yan akan memfasilitasi pelaporan bisnis melalui web adalah eXtensible Business Reporting
Language (XBRL). XBRL akan berpengaruh besar dalam perniagaan pada abad 21
sebagai pembukuan pencatatan ganda dalam revolusi industri. Sekali diterapkan, XBRL akan secara otomatis meneerjemahkan informasi bisnis apapun yang dikehendaki-kata-kata atau angka-sehingga informasi hanya perlu dimasukkan sekali.Pengelompokkan XBRL telah dikembangkan untuk GAAP Amerika Serikat dan jerman serta IFR, yang
mampu ,membuat persiapan laporan keuangan sesuai dengan semua standar akuntansi ini.
PENGUNGKAPAN LAPORAN TAHUNAN DI NEGARA-NEGARA DENGAN PASAR BARU MUNCUL
Pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan dari negara dengan pasar yang baru muncul biasanya kurang luas dan dapat dipercaya dari[pada semua perusahaan dari negara berkembang. Level pengungkapan yang rendah di negara dengan pasar yang baru muncul konsisten dengan sistem pemerintahan dan keuangan perusahaan mereka. Ekuitas pasar tidak berkembang dengan baik, bank dan orang dalam seperti kelompok keluarga menyediakan keuangan yang paling besar, dan pada umumnya hanya sedikit tuntutan untuk bisa dipercaya, pengungkapan kepada publik yang tepat waktu daripada lebih mengembangkan ekonomi. Sebuah kajian terkini menyajikan bukti-bukti yang mendukung pandangan bahwa level dan kualitas pengungkapan lebih rendah di negara dengan pasar yang baru muncul daripada negara berkembang. Bukti empiris praktik pengungkapan di negara-negara dengan pasar yang baru muncul masih terbatas sampai sekarang,.
IMPLIKASI BAGI PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN DAN MANAJER
Pengguna laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan yang luas. Walaupun para manajer di berbagai perusahaan terus terpengaruh dengan biaya pengungkapan informasi kepemilikan, tingkat pengungkapan yang bersifat keharusan dan sukarela terus meningkat di seluruh dunia. Sebagai tambahan, manajer yang memutuskan untuk mempertinggi pengungkapan di area investor dan analis yang dianggap penting, seperti segmen dan rekonsiliasi pengungkapan, bisa mendatangkan keuntungan yang kompetitif terhadap perusahaan dengan kebijakan pengungkapan yang terbatas.

Sumber:
Choi, Frederick D.S., and Gerhard D. Mueller, 2005., Akuntansi Internasional – Buku 1, Edisi 5., Salemba Empat, Jakarta.